Komisi I Desak Kominfo Tingkatkan Pengawasan dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio

30-05-2012 / KOMISI I

Komisi I DPR RI  mendesak Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk meningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio agar penggunaannya sesuai dengan peruntukan dan mengacu pada izin stasiun radio yang ada.

Untuk ituKomisi I DPR meminta Kemenkominfo bertindak lebih tegas bila menemukakan adanya penggunaan frekuensi radio yang tidak berizin atau tidak sesuai Izin Stasiun Radio (ISR) dan Izin Amatir Radio (IAR).

Dalam RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita, dengan Dirjen Sumberdaya Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo Budi Setiawan, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Harry Bakti , Dirut Angkasa I dan II, membahas tata kelola frekuensi untuk penerbangan di Indonesia, Selasa (29/5), di Gedung DPR RI.

Agus mengatakanKomisi I mendukung langkah Kemenkominfo meng-update peralatan yang digunakan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dalam rangka peningkatan kinerja Kemenkoinfo. Sehingga ke depan tidak mengganggu penerbangan di Tanah Air.

Mengingat frekuensi radio penerbangan diatur dalam UU No. 1/2009 tentang Penerbangan, dan UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi, Komisi I DPR meminta pemerintah segera menyatukan pengaturan frekuensi radio penerbangan sebagaimana diatur di kedua UU tersebut. Agar regulasi tata kelola frekuensi radio menjadi lebih baik.

Agus menambahkan, RDP ini komisi I juga membuat catatan, yaitu berkaitan dengan kontrol wilayah udara RI di wilayah Kepulauan Riau, Pulau Natuna hingga Pulau Batam, yang sudah berlangsung puluhan tahun oleh Singapura. Menurut Komisi I, kontrol wilayah oleh Singapura itu harus diakhiri demi menegakkan kedaulatan wilayah udara RI. 

Menurut Agus, masalah tersebut juga berkaitan dengan wilayah Komisi V, terkait koordinasi kerja dengan Kemenhub, maka Komisi I yang membidang komunikasi dan informatika berpandangan perlunya menggelar rapat gabungan untuk membahas permasalahan ini dengan Komisi V yang membidangi perhubungan. (as) foto:wy/parle

BERITA TERKAIT
Indonesia Masuk BRICS, Budi Djiwandono: Wujud Sejati Politik Bebas Aktif
09-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono menyambut baik masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS. Budi juga...
Habib Idrus: Indonesia dan BRICS, Peluang Strategis untuk Posisi Global yang Lebih Kuat
09-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keanggotaan penuh Indonesia dalam aliansi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) menjadi isu strategis yang...
Amelia Anggraini Dorong Evaluasi Penggunaan Senjata Api oleh Anggota TNI
08-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendorong evaluasi menyeluruh penggunaan senjata api (senpi) di lingkungan TNI....
Oleh Soleh Apresiasi Gerak Cepat Danpuspolmal Soal Penetapan Tersangka Pembunuhan Bos Rental
08-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Tiga anggotaTNI Angkatan Laut (AL) diduga terlibat dalampenembakan bos rental mobil berinisial IAR di Rest Area KM...